AES 002 - Desa ngga butuh Dollar

Bicara tentang Desa itu tidak ada habisnya. Saya ingat, delapan tahun lalu, saya, Kak Andi, dan beberapa orang tua Smipa duduk bareng dan berdiskusi tentang desa. Tajuknya, PhD (Pingin Hidup di Desa). Kami bicara banyak tentang seberapa penat kehidupan kota saat ini, segala hingar-bingar industrialisasi dan ekses negatifnya, lalu bagaimana desa dapat menawarkan ruang baru untuk bernapas lebih lega. Kami juga (seingat saya) berbicara tentang masyarakat post-industrial, eksploitasi desa oleh kota, ketimpangan ekonomi, dan ketidakmerataan pembangunan. Semua hal yang mengingatkan kita akan runtuhnya ilusi materialisme dan naiknya kepekaan terhadap alam dan sesama..

Maju cepat ke 2026, dan Presiden kita mengeluarkan pernyataan yang menggugah (kalau bukan membagongkan): Desa tidak butuh Dollar. Ada makna dan paradigma yang tersembunyi di balik pernyataan ini. Pertama, bahayanya meromantisasi tradisionalitas pedesaan. Pada kenyataannya, hidup kita sudah sengkarut, terhubung dengan sangat kompleks, sedemikian sehingga gejolak politik di tingkat global, kebijakan nasional yang tanpa arah, atau cuaca yang semakin memanas, menyentuh setiap sendi kehidupan masyarakat, termasuk di pedesaan. Memangnya dipikir, orang desa ngga pakai bensin?

Kedua, cara pandang yang salah tentang desa, khususnya bagi para pengambil kebijakan, berpotensi mengacak-acak ruang hidup masyarakat desa yang sejatinya tenteram. Coba saja kita telaah, apa jadinya jikalau desa hanya dilihat sebagai gudangnya sumber daya (untuk dieksploitasi dengan dalih 'pemberdayaan ekonomi pedesaan'), atau saat masyarakat desa dijadikan objek pembangunan (baca: ruang eksperimen bagi teknologi dan model ekonomi yang bersifat top-down dari kota)? Jadinya, ya, seperti sekarang ini: desa tidak lagi milik orang desa.

Desa punya napas-nya sendiri. Kalau merujuk kata Pak Tonnies, desa masih jadi tempat di mana gemeinschaft, rasa kebersamaan sebagai komunitas, mewujud. Sebagian masyarakat desa masih bergantung pada alam untuk membangun penghidupan, dan mungkin karena itu, masyarakat desa masih menjaga hubungan baik dengan lingkungan dan sesama. Tapi di tengah gempuran modernitas, nilai-nilai itu bisa jadi luntur atau berubah. Tidak perlu kita meromantisasi pedesaan, tapi tidak juga kita bisa menutup mata dari realita bahwa kehidupan desa memiliki ritme, pola, dan struktur yang berbeda dengan metropolitan Jakarta, misalnya. Tidak juga kita menyeragamkan kehidupan desa di setiap tempat di penjuru Indonesia.

Namun begitu, kalau kita kembali ke pernyataan 'Desa tidak butuh Dollar'-nya Pak Presiden, saya sebenarnya punya harapan bahwa itu benar; saya membayangkan komunitas di desa (dan juga di kota) di mana anggotanya bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain lewat ekonomi yang lokal dan merakyat. Di Sarmi, Papua dengan aktivitas barter-nya yang dinamai Gon, di Malinau dengan pasar adat Inai-nya, di Kasepuhan Gelar Alam dengan kemandirian berasnya, atau di Temanggung dengan pasar papringannya. Mungkin sudah waktunya kita membangun ekonomi komunitas yang lebih beragam, di desa dan di kota.